Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan uu lainnya karena menjadi dasar dari pembentukan sistem hukum di Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Selain itu UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia.
Sejarah Singkat UUD 1945
UUD 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Pembentukan UUD 1945 bertujuan untuk menetapkan dasar-dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia yang baru setelah berhasil meraih kemerdekaan dari penjajahan.
Pembagian Hukum di Indonesia
Di Indonesia, hukum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Masing-masing jenis hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam konteks tertentu.
Hubungan Antara Hukum di Indonesia dengan UUD 1945
UUD 1945 menjadi dasar hukum utama di Indonesia dan segala jenis hukum di Indonesia harus sesuai dengan isi UUD 1945. Semua hak dan kewajiban warga negara Indonesia harus diatur dalam UUD 1945 sehingga setiap warga negara dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.
Perlindungan Hak-hak Warga Negara
UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kesetaraan dalam hukum, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas hak milik, hak atas kesehatan, dan masih banyak lagi.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan UUD 1945
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. DKI Jakarta, Indonesia – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menyatakan pemutihan dan pengapus nama para koruptor sebagai pasal dalam UU Perbankan syariah tidak sah. Dalam putusannya, MK memutuskan pasal itu mengandung ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan pasal 47 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Dengan begitu, MK turut berperan dalam menjaga kepastian hukum dan menegakkan UUD 1945.
Kesimpulan
UUD 1945 memiliki kedudukan istimewa dalam dunia hukum Indonesia karena berperan sebagai dasar hukum utama dan mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara juga diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menegakkan UUD 1945 serta menjaga kepastian hukum di Indonesia. Dalam hal ini, kesadaran akan hukum dan peran UUD 1945 sebagai dasar hukum menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam menghargai dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing.
