Setiap negara tentunya memiliki peraturan perihal gaji minimum, sama halnya dengan Indonesia. Di Indonesia, terdapat dua jenis gaji minimum yang digunakan oleh perusahaan, yaitu Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR). Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, namun keduanya berbeda dalam penerapannya.
Apa itu UMK?
UMK disetujui oleh pemerintah daerah dan biasanya diterapkan di kota-kota besar. Penerapan UMK mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk menentukan tingkat gaji minimum di daerahnya. Oleh karena itu, UMK berbeda di setiap daerah.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup para pekerja yang berada di daerah tersebut. Dalam penetapannya, pemerintah daerah biasanya mempertimbangkan faktor seperti biaya hidup, laju inflasi dan tingkat kemampuan ekonomi daerah.
Apa itu UMR?
UMR dicetuskan oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara nasional. Penerapannya mengacu pada peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk semua karyawan di seluruh Indonesia. UMR ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan tidak berbeda antar daerah.
Tujuan dari diterapkannya UMR adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah penyalahgunaan pekerjaan. Seiring dengan itu, UMR sesuai dengan Kebijakan Upah Minimum Provinsi, yang merupakan patokan untuk pendapatan minimum yang harus diterima karyawan.
Apa perbedaan antara UMK dan UMR?
Perbedaan utama antara UMK dan UMR adalah pada penerapan dan pengaturannya. UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan UMR ditetapkan oleh pemerintah pusat.
UMK bersifat lokal atau hanya berlaku di daerah tertentu, sedangkan UMR berlaku secara nasional. Karena penerapan UMK didasarkan pada kemampuan ekonomi daerah dan kebutuhan pekerja, maka nilai UMK akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan dalam penetapan UMR, nilai gaji minimum ditetapkan secara seragam untuk seluruh karyawan di seluruh Indonesia.
Selain itu, dalam penerapan UMR, tidak ada ruang lingkup pengecualian, sedangkan penerapan UMK umumnya dapat diberikan pengecualian oleh pemerintah daerah, seperti melalui kebijakan perusahaan.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, telah dijelaskan mengenai apa itu UMK dan UMR, serta perbedaan antara keduanya. UMK diterapkan secara lokal dan bersifat bervariasi di setiap daerah, sedangkan UMR bersifat nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pilihan penerapan dari pemerintah pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti kemampuan ekonomi daerah, kebutuhan pekerja, dan peraturan perundang-undangan. Keduanya bertujuan untuk memberikan standar minimum dalam hal pendapatan kepada para pekerja.
Dalam menyusun gaji, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan jenis UMK atau UMR yang berlaku di daerahnya untuk memastikan bahwa karyawan dapat menerima gaji minimal yang layak.
