Pengertian UMP dan UMR
Dalam sistem upah di Indonesia, sering kali kita mendengar istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR). Kedua istilah ini sering kali disandingkan, sehingga banyak orang yang salah kaprah akan perbedaan keduanya.
Pada dasarnya, UMP adalah upah minimum yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia. Sedangkan UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota. Perbedaan kedua istilah ini dapat dilihat dari proses penetapannya dan besaran nominalnya.
Proses Penetapan UMP dan UMR
Setiap tahun, pemerintah menetapkan UMP berdasarkan keputusan Gubernur setiap provinsi. Penetapan UMP ini didasarkan pada asumsi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja di setiap provinsi.
Sedangkan untuk UMR, proses penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Proses penentuan UMR sangatlah fleksibel, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan sosial di masing-masing daerah.
Besaran UMP dan UMR
Besaran UMP dan UMR pun berbeda-beda, tergantung pada kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah. Secara garis besar, UMR biasanya lebih tinggi daripada UMP, karena UMR ditetapkan oleh pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota yang lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 436 Tahun 2020, besaran UMP di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- DKI Jakarta: Rp 4.475.391,-
- Jawa Barat: Rp 2.494.441,-
- Jawa Tengah: Rp 1.848.283,-
- Jawa Timur: Rp 2.202.092,-
- Sulawesi Selatan: Rp 2.577.500,-
Sementara itu, besaran UMR berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Contohnya, UMR di Kota Bandung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.702.468,- dan UMR di Kabupaten Bandung adalah sebesar Rp 2.643.883,-.
Mengapa Ada UMP dan UMR?
Penetapan UMP dan UMR bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjamin bahwa setiap pekerja di Indonesia menerima upah yang layak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing daerah.
Selain itu, keberadaan UMP dan UMR juga dapat membantu pemerintah dalam mengatur sistem upah di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan upah antara provinsi/kabupaten/kota.
Kesimpulan
UMP dan UMR adalah dua istilah yang sering kali digunakan dalam sistem upah di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjamin upah yang layak, namun kedua istilah ini memiliki perbedaan dalam proses penetapan dan besaran nominalnya. Sebagai pekerja, penting untuk mengetahui kedua istilah ini agar dapat memperjuangkan hak-hak pekerja dengan lebih baik.
